Analisa UUPK

ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN/ KEPERAWATAN

Rahayu Iskandar, Ners, M.Kep

Pendahuluan

Curran (1986) menyatakan bahwasanya dapat dikatakan hampir 80% dari
tuntutan malpraktek yang timbul terjadi di belakang dinding rumahsakit
(Guwandi, 1994). Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen dan kebijakan
rumah sakit, maupun karena tindakan para tenaga kesehatan itu sendiri (dokter,
perawat atau bidan) yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Terdapat dua hal
yang dapat menyebabkan pasien merasa dirugikan yaitu :

1. Kelalaian (culpa, negligence)
Lalai (culpa) bukanlah suatu pelanggaran hokum atau kejahatan. Seseorang
dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh, tak peduli, tidak memperhatikan
kepentingan pasien sebagaimana lazimnya di dalam tata cara pelayanan
kesehatan. Selama akibat dari kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian
atau cedera kepada orang lain maka tidak ada akibat hukum apa-apa.

2. Kesalahan medis (malpractice)
Kesalahan medis menurut Stedman’s medical dictionary malpractice sebagai
cara mengobati suatu penyakit atau luka secara salah karena disebabkan sikap
yang acuh tak acuh, sembarangan berdasarkan motivasi kriminal (Guwandi,
1994). Perkembangan hokum kesehatan telah mencoba untuk mengukur
susunan terjadinya malpraktek profesi kesehatan yang terdiri dari (Guwandi,
1994) : 1) ada tidaknya standar profesi, 2) ada tidaknya resiko medis, 3) ada
tidaknya informed consent, 4) ada tidaknya rekam medis dan 5) ada tidaknya
kelalaian.

Kelima dasar penilaian terhadap malpraktek itu apabila dicermati ada
kemungkinan untuk berkembang luas karena perkembangan dari hokum
kesehatan. Hukum kesehatan merupakan bidang yang khusus dengan penegakan
hokum yang bersifat khusus pula. Diperluasnya perlindungan hokum bagi profesi
kesehatan beserta sarana kesehatannya bertujuan agar tidak muncul semacam
"defensive medicine" yang dapat merugikan masyarakat dan pada akhirnya
menjadi bomerang bagi tenaga kesehatan itu sendiri.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam pemberian layanan kesehatan terdapat hubungan antara tenaga
kesehatan dan konsumen. Dalam hubungan ini telah lama mengemuka tentang
pentingnya perlindungan hokum bagi kedua belah pihak. Menurut PP No. 23
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan terdiri dari : 1) tenaga
medis, 2) tenaga perawat (perawat dan bidan), 3) tenaga farmasi, 4) tenaga
kesehatan masyarakat, 5) tenaga gizi, 6) tenaga keterapian fisik, 7) tenaga
keteknisan medis. Dalam hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien
tersebut terdapat benturan berbagai kepentingan yang tidak jarang menimbulkan
kerugian bagi konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) terdiri dari 15 Bab dan 65
pasal. Terdapat 4 (empat) hal yang penting dalam UUPK (Hadidjah, 2000) yaitu :
1) klausula baku, 2) pembuktian terbalik, 3) smaal claim court, 4) class action.
Beberapa prinsip yang terdapat dalam UUPK (Almatsier, 2000) : 1) adanya
kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian konsumen, 2) adanya jaminan atau
garansi terhadap hasil kerja, 3) hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur, 4)
kegiatan promosi barang atau jasa pelayanan, 5) pembuktian terbalik terhadap
tuntutan atas kerugian konsumen, 6) class action, 7) penyelesaian sengketa
melalui badan penyelesaian sengketa konsumen.

Ketidaksesuaian UUPK berdasarkan karakteristik layanan kesehatan.

1. Hak dan kewajiban konsumen

a. Pasal 4 ayat (b) menyatakan bahwa konsumen berhak untuk memilih
barang atau jasa serta mendapatinya dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan. Bila diterapkan dalam bidang kesehatan akan
memiliki pengertian yang berbeda karena tenaga kesehatan akan memiliki
pengertain yang berbeda karena tenaga kesehatan khususnya dokter,
perawat dan bidan dalam melaksanakan prakteknya tidak menjanjikan
kesembuhan sebagai hasil melainkan upaya untuk menyembuhkan pasien
(inspanning verbintes)
b. Pasal 4 ayat (c) : hak atas informasi pasien yang benar, jelas dan jujur. Hal
ini hanya dapat dilakukan apabila informasi tersebut tidak menimbulkan
akibat yang dapat menggoncangkan jiwanya atau membahayakan dirinya.

Pasal 4 ayat (h) : hak atas kompensasiatau ganti rugi hanya dapat
dilakukan pada kasus-kasus malpraktek. Di dalam bidang kesehatan
terdapat hal-hal khusus tertentu yang dapat meniadakan hokum seperti :
(Guwandi, 19994) :

1) Resiko dalam pengobatan (risk of treatment)
a) resiko yang melekat
b) Reaksi alergik
c) Komplikasi yang timbul dalam tubuh pasien
2) Kecelakaan
3) Kekeliruan dalam penilaian klinis
4) Pasien telah mengetahui resiko tindakan tetapi tetap menginginkan
tindakan tersebut dilakukan (violenti non fit iniura)
5) Kematian atau kegagalan pengobatan yang disebabkan oleh tindakan
pasien itu sendiri (contributory negligence).

2. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Pasal 7 ayat (d) : pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan atau jasa
yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu
barang atau jasa yang berlaku. Dalam bidang kesehatan telah ada standar
dalam melaksanakan setiap tindakan (prosedur tetap) yang dapat menjamin
pasien menerima pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Pasal 8 ayat (c) diatu bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan
memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran,
takaran, timbangan dan jumlah yang sebenarnya. Bila dikaitkan dengan
kesehatan hal ini akan menimbulkan kesulitan. Menurut Prof. Leenen (1981)
suatu cara perbuatan medis tertentu dalam suatu kasus yang konkret menurut
suatu ukuran tertentu, ukuran mana didasarkan pada ilmu medis dan
pengalaman bidang medis (Anggriani, 2000).

4. Pencantuman klausula baku

Pasal 18 menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau
jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau
mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam bidang
kesehatan hal ini tidak punya tolok ukurnya. Bidang kesehatan mempunyai
standar profesi, rekam medis dan informed consent yang ditanda tangani oleh
pasien atau keluarga dan dapat dijadikan bukti hukum.

5. Pembuktian terbalik

Pasal 22 disebutkan : pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsure kesalahan
dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20
dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa
menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Kemudian
pasal 28 "pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam gugatan
ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22 dan pasal 23
merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha". Dalam bidang kesehatan
hal ini hanya bias diberlakukan pembuktian terbalik bila seorang awampun
sudah dapat menilai kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan, sehingga tidak
perlu saksi ahli lagi, dikenal sebagai doktrin res ipsa loquitur (Guwandi,
2000).

6. Penyelesaian sengketa

Pasal 45 ayat (1) menyatakan konsumen yang dirugikan dapat menggugat
pelaku usaha melalui lembaga peradilan yang berada di lingkungan peradilan
umum. Hal ini masih perlu ditinjau kembali, karena dalam bidang kesehatan
telah ada Keppres No. 56/1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
(MDTK) yang dibentuk untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau
kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan standar profesi (Anggraini,
2000).

7. Gugatan kelompok

Pasal 46 ayat (1) huruf (b) dan penjelasannya menyebutkan gugatan atas
pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang
mempunyai kepentingan yang sama. Ini berarti bahwa tidak perlu
membuktikan satu persatu bahwa pasien dirugikan tetapi cukup satu
pembuktian maka yang lain akan mendapatkan ganti rugi. Dalam bidang
kesehatan, bila ada seorang tenaga kesehatan (dokter, perawat atau bidan)
yang terbukti bersalah kepada seorang pasien tidak berarti bahwasanya tenaga
kesehatan tersebut telah melakukan kesalahan atau kelalaian kepada semua
pasiennya, karena tidak semua kasus itu sama dan bahkan hamper tidak dua
kasus yang persis sama.